Jakarta, 15 Juli 2025 — Mimpi menjadikan industri tambang Indonesia lebih canggih dengan sentuhan digitalisasi ternyata belum semulus harapan. Teknologi pintar memang mulai diperkenalkan, tetapi implementasinya masih setengah hati. Sebagian besar hanya menyentuh aspek administratif dan keuangan, belum menyentuh jantung operasional yang sebenarnya: lapangan.
Itulah salah satu temuan utama dalam Indonesia Smart Mining Conference 2025 yang digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta. Acara ini mempertemukan pelaku industri, pemerintah, dan penyedia teknologi untuk membedah tantangan dan peluang digitalisasi tambang nasional.
“Masalahnya ada dua: biaya awalnya mahal, dan SDM-nya belum siap,” ujar F. Hary Kristiono, President Director UCOAL Sumberdaya.
Hary menyoroti bahwa meskipun beberapa perusahaan sudah mulai menggunakan sistem canggih seperti ARP (Asset Resource Planning), nyatanya teknologi itu seringkali tidak digunakan secara maksimal.
“Teknologi dipasang, tapi tidak dimanfaatkan. Itu justru berbahaya,” tambahnya.
Kondisi ini terutama terjadi di tambang terbuka, seperti tambang batu bara, yang menyumbang sebagian besar produksi nasional. Dibandingkan dengan tambang bawah tanah seperti Freeport yang sudah menerapkan kendali jarak jauh karena tuntutan keselamatan, tambang terbuka dinilai lebih lambat beradaptasi. Di sisi lain, untuk urusan administrasi dan keuangan, sistem seperti SAP memang mulai jadi standar—meski biayanya tak sedikit.
Tantangan Serius: Infrastruktur dan Lokasi
Hal senada diungkapkan Meidy Katrin Lengkey, Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI). Ia mengungkap bahwa tekanan dari pembeli luar negeri mendorong industri nikel Indonesia untuk mulai menerapkan prinsip keberlanjutan atau ESG (Environmental, Social, and Governance).
“Kami baru mulai, tapi serius. ESG kami susun berdasarkan 57 regulasi dari 9 kementerian,” kata Meidy.
Namun, implementasinya di lapangan masih jauh dari kata ideal. Di tambang terpencil, laporan operasional masih ditulis manual. Teknologi kontrol alat berat jarak jauh masih sebatas impian.
“Kementerian ESDM mungkin satu-satunya yang sudah punya sistem digital kuat, lewat platform MOMI. Tapi kadang platform-nya juga mati,” ia menambahkan.
Sisi Cerah: Telemetri dan Truk Pintar
Kabar baik datang dari sisi penyedia alat berat. Menurut Frankie Makaminang, President Director PT Gaya Makmur Mobil, tren penggunaan truk pintar dengan sistem telemetri kini naik pesat.
“Truk kami sekarang dilengkapi GMN-Teletec. Bisa pantau konsumsi bahan bakar, perawatan, sampai deteksi pencurian solar,” jelas Frankie.
Uji coba truk listrik pun sudah dilakukan di Kalimantan Selatan. Tapi lagi-lagi, jaringan telekomunikasi jadi batu sandungan. Banyak tambang yang masih bergantung pada sinyal GSM yang tidak stabil.
“Kalau tidak ada sinyal, data akan disimpan dulu di truk dan baru dikirim ketika sinyal kembali,” katanya.
Masalah Utama: Bakar Solar & Bakar Uang
Suryo Eko Hadianto, President Director PT MNC Energy Investment Tbk, membeberkan fakta bahwa 30–40 persen biaya produksi tambang berasal dari bahan bakar solar. Karena itu, isu efisiensi dan pencurian bahan bakar menjadi fokus utama.
“Pencurian solar seringkali lebih menguras biaya daripada konsumsi mesinnya,” ujarnya.
Sementara itu, Gerard Chan, President Director & Country Holding Officer ABB Indonesia, menilai transformasi ke arah smart mining tidak harus terburu-buru.
“Tidak harus langsung digital total. Langkah kecil seperti kendaraan hybrid bisa jadi jembatan ke arah sana,” kata Gerard.
Digitalisasi: Bukan Sekadar Alat, tapi Ekosistem
Konferensi ini menyimpulkan satu hal penting: digitalisasi tambang bukan hanya soal alat canggih. Lebih penting dari itu adalah kesiapan SDM, strategi investasi yang matang, dan dukungan infrastruktur yang layak.
Untuk saat ini, "smart mining" di Indonesia belum benar-benar pintar. Tapi langkahnya sudah dimulai—meski pelan, tetap berarti.
Kirim RFQ 
